Sejumlah pimpinan organisasi desa tingkat nasional dijadwalkan akan menghadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu, 3 Desember 2025. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, serta masukan dari desa-desa di seluruh Indonesia terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang menghentikan pencairan Dana Desa Tahap II untuk komponen non-earmark (yang tidak ditentukan secara khusus penggunaannya).

Organisasi-organisasi yang akan hadir dalam pertemuan tersebut antara lain APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Merah Putih, PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia, AKSI (Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia), PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia) dan Parade Nusantara. Kehadiran bersama para pentolan organisasi desa ini disebut sebagai upaya menunjukkan kesatuan sikap desa-desa di Indonesia dalam menanggapi kebijakan yang dinilai menimbulkan keresahan di tingkat pemerintah desa.

Informasi mengenai rencana pertemuan tersebut disampaikan langsung kepada laywojayadesa.id oleh Ketua Umum AKSI, Irawadi. Ia menyebutkan bahwa dirinya bersama tim sudah hampir satu minggu berada di Jakarta untuk melakukan konsolidasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk antar organisasi desa.

“Para kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia sedang gelisah. PMK 81 ini menghentikan pencairan Dana Desa Tahap II untuk kegiatan non-earmark. Ini berdampak besar pada operasional dan pelayanan masyarakat di desa, termasuk pembangunan fisik dan pemberdayaan. Kami akan coba dengan lobidan dan diplomasi terlebih dahulu sebelum membuka opsi lain” ujarnya.

Menurut Irawadi, konsolidasi dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang akan dibawa ke hadapan Menteri Keuangan. Mereka berharap Purbaya dapat memberikan penjelasan dan membuka ruang dialog untuk mempertimbangkan kembali ketentuan yang dinilai menghambat jalannya pemerintahan di desa.

Para pimpinan organisasi desa tersebut menegaskan bahwa pertemuan tanggal 3 Desember menjadi momentum penting untuk menyampaikan suara desa secara kolektif. Mereka meminta agar pemerintah pusat melihat persoalan ini tidak hanya dari sisi regulasi fiskal, tetapi juga dari aspek kebutuhan riil masyarakat desa yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Pertemuan ini sekaligus menjadi harapan baru bagi desa-desa yang tengah menanti kejelasan arah kebijakan Dana Desa Tahun 2025, terutama terkait keberlanjutan program-program pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selama ini mengandalkan dana non-earmark Dana Desa.